img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

DPRD Kabupaten Bandung: Beri Sanksi Sekolah Pungut Biaya UNBK

Komisi D DPRD Kabupaten Bandung meminta Dinas Pendidikan segera memanggil dan memberikan sanksi terhadap SMPN yang melakukan pungutan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan nilai di luar kewajaran.

Selain itu, Komisi D juga menyarankan jika sekolah belum mampu lebih baik tetap melaksanakan Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK), jangan membebankan pada orang tua siswa.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Tedi Surahman mengatakan, pada prinsipnya pihak sekolah negeri tidak boleh memungut biaya dari orang tua untuk pelaksanaan ujian termasuk Ujian Nasional (UN).

Karena, memang sekolah negeri itu telah ditanggung oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat.

"Kalaupun ada iuran untuk biaya server karena milik sekolah lain, biasanya nilainya tidak ditentukan. Yah maksimal di bawah Rp100 ribu. Kalau lebih dari itu, Dinas Pendidikan harus menindak tegas kepala sekolah yang bersangkutan karena itu sudah menyalahi aturan," kata Tedi, Rabu (10/4/2019).

Jika Dinas Pendidikan tidak memanggil dan memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang telah melakukan pungutan di luar kewajaran. Maka, Komisi D DPRD Kabupaten Bandung akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan jajarannya.

"Jangan karena gengsi, mengorbankan siswa. Kalau Dinas Pendidikan enggak bertindak tegas kepada sekolah yang melakukan pungutan dengan jumlah enggak wajar. Nanti, kami akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan," ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, para orang tua siswa SMPN 3 Soreang Kabupaten Bandung mengeluhkan mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan agar anak anak mereka bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan digelar pada 22-25 April mendatang.

Untuk pelaksanaan UNBK, peserta didik dibebankan biaya sebesar Rp600 ribu dan Rp150 ribu untuk siswa yang membawa komputer jinjing (laptop).

"Walaupun enggak punya uang juga yah ke sana kemari cari pinjaman supaya anak saya bisa ikut UNBK. Dibilang enggak setuju ya mau bagaimana lagi itu sudah jadi keputusan pihak sekolah. Walaupun berat, akhirnya diikuti saja keputusan itu," kata Andi (bukan nama sebenarnya) orang tua siswa SMPN 3 Soreang, Rabu (3/4/2019).

Karena ia tak punya laptop, kata Andi, terpaksa harus membayar Rp 600 ribu. Uang tersebut, ia pinjam dari bosnya, dengan perjanjian dibayar dengan cara mencicil dari upahnya sebagai buruh konveksi di salah satu konveksi tak jauh dari tempat anaknya sekolah. 

Hal serupa juga dirasakan oleh para orang tua siswa di SMPN 1 Pasirjambu. Imam (55) salah seorang warga Kecamatan Pasirjambu mengaku keberatan dengan biaya partisipasi UNBK. Uang sebesar Rp250 ribu, terpaksa ia bayarkan demi anaknya agar bisa mengikuti UNBK.

sumber : inilahkoran.com

Trending