img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

DPRD Minta Disdik Kabupaten Bandung Usut Dugaan Pungli di SDN Palalangon

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menyayangkan munculnya dugaan pungutan liar berkedok biaya perpisahan siswa di Sekolah Dasar Negeri Palalangon, Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung pun diminta untuk segera mengusut dugaan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Tedi Surahman menegaskan, Disdik harus memberi peringatan kepada kelapa SDN Palalangon jika dugaan pungli tersebut benar adanya. 

"Kalau memang benar ada, kami pihak DPRD mengimbau Disdik untuk memberikan peringatan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab di SDN itu,” ucapnya saat dihubungi, Jumat, 28 Juni 2019. 

Tedi menambahkan, pungutan jenis apapun sudah dilarang sejak lama di tingkat SD hingga SMP terkait program wajib belajar sembilan tahun. Terlebih pada 2018 lalu, Pemkab Bandung melalui Disdik sudah membuat surat edaran kepada semua Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Bandung. 

Menurut Tedi, edaran tersebut berkaitan dengan Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saberpungli, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatura Negara, Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar dalam pelaksanaan tupoksi instansi pemerintah, dan Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 977/2031.B/Huk tahun 2016 tentang larangan pungutan liar.

“Disdik sudah mengeluarkan larangan tegas agar semua satuan pendidikan di Kabupaten Bandung tidak melakukan praktik pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan kegiatan USBN, UBKP/UNBK, kegiatan perpisahan siswa, study tour, buku LKS dan pelaksanaan PPDB,” kata Tedi.

Jika sekolah akan melaksanakan kegiatan yang membutuhkan biaya tambahan, kata Tedi, maka harus ada kesepakatan semua orang tua siswa. Kesepakatan itu pun harus diperoleh dari hasil musyawarah bersama yang dilengkapi dengan berita acara sebagai syarat administrasi. 

Kesepakatan itu nantinya akan menunjukan bahwa biaya yang dibayarkan murni berasal dari inisiatif orang tua sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada paksaan atau desakan dari pihak manapun. "Kalau memang ada musyawarah terlebih dahulu, tentunya tidak akan ada keluhan dan keberatan dari satu pun orang tua siswa," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, orang tua siswa SD Negeri Palalangon, mengeluhkan adanya pungutan yang diduga liar oleh pihak sekolah. Pungutan sebesar Rp 400.000 yang terkesan dipaksakan itu dibebankan kepada orang tua wali kelas VI dengan dalih untuk penyelenggaraan acara perpisahan siswa.

(dw/er-Humas DPRD Kab. Bandung)

sumber : handrih - pikiranrakyat.com

Trending