img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

Ketua BAPEMPERDA
No results found.
Wakil Ketua
No results found.
Sekretaris BAPEMPERDA
No results found.
Anggota
No results found.
BAPEMPERDA

Badan  Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Susunan anggota Badan Pembentukan Petaruran Daerah meliputi :
a.    Memberikan pertimbangan tentang penetapan Program Kerja DPRD
b.    Menetapkan Kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
c.    Memberikan saran / pendapat untuk melancarkan kegiatan
d.    Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus
e.    Melaksanakan Tugas lain yang diserahkan Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah
Setiap anggota Musyawarah  wajib mengadakan konsultasi dengan para fraksi sebelum mengikuti rapat Badan  Legislasi dan menyampaikan pokok – pokok hasil rapat Badan  Legislasi ke Fraksi-fraksi
Badan Legislasi ditetapkan berdasarkan SK DPRD Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan penyusunan anggota Badan  Legislasi DPRD Kabupaten Bandung sebagai berikut :

 

Tugas

Bapemperda bertugas :

a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas  rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;

c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah atas usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 

d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar  rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;

f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah  melalui koordinasi dengan komisi  dan/atau panitia khusus;

g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; 

h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Fraksi-Fraksi