img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

DPRD Kabupaten Bandung Gelar Bimtek

dprd-kabupaten-bandung-gelar-bimtek

Penguatan Peran dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Pertanggungjawaban Keuangan dan LHKPN

Sesuai dengan program pemerintah pusat dalam terciptanya pemerin­tahan yang bersih dari ko­rupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Ne­gara dan harapan masyarakat. Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung meng­gelar bimbingan teknis (Bim­tek) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ir.H. Anang Susanto mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 1999 tentang penyel­enggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme. UU nomor 30 tahun 2002 Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai­mana diubah dengan UU nomor 10 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002.

”Sesuai dengan tahapan, semua pimpinan dan ang­gota DPRD Kabupaten Bandung mengikuti bimtek. Hal itu untuk penguatan pe­ran dan pungsi DPRD dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih baik. Selain untuk pen­guatan peran, juga untuk peran pengawasan pertang­gungjawaban keuangan dae­rah dan LHKPN,” jelas Anang kepada Jabar Ekspres saat ditemui di Soreang, Kabupa­ten Bandung.

Menurutnya, pelaksanaan bimtek DPRD Kabupaten Bandung digelar bertujuan untuk meningkatkan peng­etahuan dan menguatkan peran DPRD. Selain itu, juga untuk memberikan pengeta­huan tentang sistem pelapo­ran harta kekayaan penyel­enggara Negara.

”Kita sebagai pejabat Ne­gara akan selalu taat aturan, oleh karena itu semua ang­gota DPRD Kabupaten Bandung mengikuti Bimtek. se­hingga, mereka akan menge­tahui bagaimana tata cara Laporan Harta Kekayaan sebagai pejabat Negara. Sebab, seluruh kekayaan wajib dila­porkan. Mulai yang dimiliki sendiri, pasangan dan Anak yang masih dalam tanggung­an yang dituangkan dalam formulir LHKPN (e-LHKPN) dengan masa penyampaian dan periode harta yang dila­porkan sesuai aturan yang ditetapkan oleh KPK,” jelasnya.

Anang menjelaskan, semua anggota mengikuti bimtek agar mengerti dan mengetahui ba­gaimana tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksa­an. Hal itu sesuai dengan pe­raturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, dan keputusan sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 454/K/X-XIII.2/10/2017 tentang Pedoman Pelaporan dan pengelolaan Administrasi laporan harta kekayaan Penyelenggara Ne­gara di Lingkungan Pelaksana Badan pemeriksa Keuangan.

”Kan sesuai dengan aturan, semua pejabat harus mela­porkan semua kekayaannya. Dengan mekanisme saat per­tama kali menjabat, akhir masa jabatan, dengan perio­dik setahun sekali, pengang­katan kembali sebagai PN, setelah berakhir masa jabatan/pensiun. Pelaporan bisa dila­kukan melalui aplikasi ber­basis web: elhkpn.kpk.go.id, media pengumuman KPK Acch.kpk.go.id,” tuturnya.

Lebih lanjut Anang menga­takan, dengan mengikuti bimtek, dirinya merasa opti­mis kalau semua anggota DPRD Kabupaten Bandung bisa dan sudah terbiasa melaksanakan pelaporan harta kekayaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Menurutnya, tahun 2019 merupakan tahun terakhir masa jabatan semua anggota DPRD Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dengan me­masuki masa tersebut, maka semua anggotanya harus dan wajib mengetahui bagaimana tata cara melaporkan harta kekayaan dengan sistem web. Kalau sudah tau dan menger­ti, tata caranya pasti akan memudahkan mereka dalam memberikan laporan.

”Saya sangat optimis, kalau semua anggota DPRD Kabu­paten Bandung selalu mela­porkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Adapun mengikuti bimtek tersebut, untuk memberikan pengeta­huan sehingga meraka akan lebih mudah dalam membe­rikan pelaporan. Apalagi dengan adanya Sistem e-LHKPN,” akunya.

Selain untuk mempermudah dalam memberikan laporan harta kekayaan yang dimiliki semua anggota DPRD Kabu­paten Bandung, bimtek ter­sebut juga untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara pengawasan terhadap pertanggungjawaban keu­angan daerah dan juga peng­awasan terhadap LHKPN di lingkungan Pemerintah Dae­rah Kabupaten Bandung.

”Sesuai dengan peran dan pungsi DPRD, kami akan mendelegasikan rencana pembangunan Kabupaten Bandung, pengawasan pelaks­anaan program pembangunan dan pengawasan kepada pelaksana program. Dengan adanya bimtek tersebut, pen­guatan peran dan pungsi DPRD untuk menuju Kabupaten Bandung yang lebih baik,” katanya.

Anang menambahkan, se­talah melaksanakan dan mengikuti bimtek tentang LHKPN. Semua anggota DPRD Kabupaten Bandung akan lebih menguatkan peran dan pungsinya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan peran dan pungsi DPRD, pihaknya optimis bisa membawa kabupaten Bandung yang lebih maju mandiri dan mampu berdaya saing.

”Sesuai dengan program sabilulungan dan penguatan peran serta pungsi DPRD, untuk menuju pembangunan kabupaten Bandung yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. 

sumber : jabarekspres.com (rus)

Trending