img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

Kemudahan Izin Alih Fungsi Lahan Bisa Berdampak Banjir dan Longsor

kemudahan-izin-alih-fungsi-lahan-bisa-berdampak-banjir-dan-longsor

Dampak melaksanakan alih fungsi lahan, pernah disoroti beberapa anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi yang sama, di antaranya Ketua Fraksi NasDem, Toni Permana, Wakil Ketua Fraksi, Tri Bambang Pamungkas, dan Sandi Sudrajat, yang akan mengakibatkan kerugian pada suatu pihak karena terjadi bencana seperti banjir atau pun longsor. Semua itu terfokus pada kemudahan memberikan izin.

Kemudahan izin tersebut, dikatakan Toni, secara tak langsung akan memberikan keleluasaan bagi pihak pengusaha untuk berbuat semaunya tanpa mengindahkan akibat dari perbuatannya itu. Jelas yang menjadi korban dari perbuatannya itu adalah masyarakat.

“Secara gambaran, alih fungsi lahan pertanian merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik alih fungsi lahan, mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan, dan menganalisa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah terjadi alih fungsi lahan,” katanya via telepon, Sabtu (9/1/2021).

Meski pun metode yang digunakan adalah analisis statistik, deskriptif, kuantitatif menggunakan perbandingan tabulasi silang. Bahkan tambah dia, dilakukan teknik sampling menggunakan metode sensus. Dengan unit penelitian yaitu seluruh masyarakat pemilik lahan pertanian yang beralih fungsi.

Tapi dari hasil penelitian menunjukkan pembeli lahan sebagian besar, lanjut dia, adalah investor dari luar daerah. Faktor utama penyebab alih fungsi lahan adalah harga jual yang tinggi. Namun alih fungsi lahan tidak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, karena hanya terdapat proses alih kekuasaan harta yang diwariskan kepada keluarga pemilik lahan.

“Sementara dari Perubahan kondisi sosial, akan terjadi berupa tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas bertambah besar setelah terjadi alih fungsi lahan. Termasuk banjir yang akan dirasakan masyarakat. Karena infrastruktur wilayah yang tersedia, tidak mencukupi untuk menampung aliran air,” ujar dia.

Bahkan Menteri Pertanian Republik Indonesia, disebutkan dia, Syahrul Yasin Limpo, secara tegas menyampaikan akan melawan usaha mengubah alih fungsi lahan sebab bertentangan dengan aturan hukum. Dia meminta agar perlawanan pada alih fungsi lahan dilakukan secara sinergi dengan pro-aktifnya peranan pemerintah daerah melakukan pencegahan optimal.

Namun kenyataannya, Toni mengemukakan, alih fungsi lahan semakin tidak terkendali yang mengatasnamakan akselerasi pembangunan banyak aturan yang dilanggar yang mengakibatkan kerugian pada beberapa sekor sosial juga infrastruktur.

 

Trending