img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

musrenbang-kecamatan-kabupaten-bandung-tahun-2019-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-bandung

RELEASE

KEGIATAN MUSRENBANG KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

Diawali dengan mengucapkan :

Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum, Wr. Wb, dan Sampurasun…

Hari ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ir.H.Anang Susanto,M.Si memberikan sambutan kepada para peserta tamu undangan yang hadir pada kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan.

Didepan forum yang dihadiri oleh peserta musrenbang antara lain para kepala desa/ lurah, delegasi musrenbang desa/ kelurahan, pimpinan dan juga anggota DPRD Dapil VII, kecamatan, perwakilan PD, kalangan swasta/bisnis, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya, dan sebagai fasilitator Bappeda dan PD. Ketua DPRD yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H.Yayat Hidayat, HJ.Ella dan H. Osin permana memaparkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu unsur penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus betul betul mendapatkan perhatian, karena keberhasilan satu tujuan tergantung kepada baik tidaknya perencanaan yang dibuat, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan setengahnya dari keberhasilan satu tujuan, dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan kita harus membuat perencanaan yang matang sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, musrenbang kecamatan adalah perwujudan dari pendekatan partisipatif melalui forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pemangunan daerah di wilayah kecamatan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, maka substansi dan esensi dari system perncanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan di sempurnakan, guna menjamin penyelenggaraan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna demi kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Seiring dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan termasuk perencanaan kabupaten bandung tahun 2016-2021, perlu adanya penguatan struktur dokumen RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan khususnya dalam mencapai Visi kabupaten bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing dan terwujudnya pencapaian 5 (lima) Misi yang telah ditetapkan melalui semangat ” Sabilulungan” : Sareundeuk – Saigel – Sabobot – Sapihanean, Rempug Jukung Sauyunan – Rampak Gawe Babarengan, akan tetap menjadi roh penyemangat dalam pembangunan kabupaten bandung kedepan. Seperti kita ketahui bahwa system perncanaan pembangunan mencakup 4 (empat) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, salah satunya adalah pendekatan Politik, dalam hal ini DPRD sebagai lembaga legislatif yang menampung aspirasi masyarakat mempunyai kepentingan terhadap proses dan mekanisme perencanaan tersebut, yaitu melalui pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas yang dituangkan dalam Pokok – Pokok Pikiran DPRD sehingga apa yang direncanakan dapat menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat. Proses pengusulan rencana pembangunan tersebut, didorong melalui aplikasi “Simda Perencanaan” , yang langsung dapat diintegrasikan dengan “Simda Keuangan” sehingga terwujud system yang tidak memungkinkan adanya celah ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran, begitu pula dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD, disusun melalui penerapan aplikasi e-Pokir yang terintegrasi dalam system perencanaan, maka perlu adanya suatu kesepahaman antara legislatif dan eksekutif baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun anggaran, terutama program / kegiatan yang merupakan prioritas kepentingan masyarakat, sehingga pada gilirannya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terwujud atas kerja bersama.

Diakhiri dengan mengucapkan selamat mengikuti musrenbang kecamatan kabupaten bandung tahun 2019, semoga upaya kita mendapat ridho dan lindungan Allah swt.

Sumber berita : humas-setwan kab.bandung

Trending