img
SITUS RESMI DPRD KABUPATEN BANDUNG

Breaking News

PERAN PENTING DPRD DALAM PERENCANAAN DAERAH

peran-penting-dprd-dalam-perencanaan-daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memliki peran penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi bagi penyelenggaraan pembangunan. Sejak awal tahun 2019 pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), mengacu pada surat Bupati nomor 050/229/Beppeda 4 Februari 2019, Murenbang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan. Setiap pelaksanaan kegiatan, unsur Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Bandung menghadiri.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Ir.H.Anang Susanto, M.Si mengatakan, Musrenbang dilaksanakan mulai tingkat Desa, Kecamatan. Hal itu sebagai langkah awal untuk memasuki musyawarah tingkat Kabupaten. Sebagai wakil rakyat, dewan memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan sesuai fungsinya, sebagai legislasi, penganggaran atau budgeting dan Pengawasan.
“Musrenbang merupakan unsur penting dari penyelenggaraan pemerintah. Keberhasilan program pembangunan, tergantung pada perencanaan yang dibuat,” Jelas Anang saat ditemui disela – sela Musrenbang tingkat Kabupaten Bandung di Soreang belum lama ini.
Menurutnya, musrenbang dilaksanakan mulai kecamatan sebagai wujud pendekatan partisipatif antar pemangku kepentingan, untuk membahas dan menyepakati program prioritas sesuai usulan Desa/Kelurahan. Usulan tersebut, akan diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
“Sesuai Undang-undang 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah wajib menyusun RKPD yang berfungsi sebagai dokumen penyelenggaraan pembangunan,” katanya.
Anang menjelaskan, rencana pembangunan Kabupaten Bandung 2016-2021, perlu adanya penguatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal tersebut diaharapkan, dapat mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan, untuk mencapai Visi kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing. Serta pencapaian misi melalui semangat sabilulungan, sareundeuk saigel sabobot sapihadean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan.
“Ini akan menjadi roh dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung kedepan. Seperti diketahui, sistem perencanaan pembangunan, mencakup empat pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan,” tuturnya.

Menurut Anang, DPRD sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat, sesuai skala prioritas yang dituangkan dalam pokok pokok pemikiran DPRD. Sehingga, perencanaan dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat, pengusulan rencana pembangunan didorong melalui aplikasi Simda perencanaan yang diintegrasikan dengan simda keuangan. Sehingga terwujud sistem yang tidak memungkinkan adanya celah ketidak konsistenan, antara perencanaan dengan penganggaran.
“Perlu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 bisa terwujud,” akunya.
Hal yang sama dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sumirat, SH. Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan pemerintah tentang sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan mulai tingkat masyarakat lingkung RW untuk membahas segala prioritas pembangunan yang dibutuhkan. Lalu ke tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
“Hasil musrenbang tingkat Rw itu ada beberapa point yang bisa dilaksnakan dengan anggaran desa, adapun untuk yang tidak terkaper di bawa ke tingkat kecamatan sampai kabupaten Bandung agar di caper oleh APBD,” katanya.

Menurutnya, Idealnya pembagian porsi dalam perencanaan pembangunan dibagi tiga. Diantaranya, 30 persen hasil musrenbang, 40 persen usulan dinas dan 30 aspirasi pejabat politik. Pejabat politik itu, diantaranya Bupati, wakil bupati dan DPRD. Kalau pola perencanaan seperti itu, sistem topdown dan batenup dalam sinergitas pembangunan akan berjalan dengan baik.
“Kami dari DPRD senantiasa mengawal sebagai wakil masyarakat, mengawal dalam pelaksanaan sampai tingkat desa melalui reses. Banyak aspirasi yang diterima dari masyarakat, khususnya terkait pembangunan lingkungan,” akunya.

Dirinya menambahkan sebagai komisi bidang pemabngunan pihaknya, menyoroti bagaimana pembangunan jalan lingkungan. Karena hampir 80 persen warga kabupaten Bandung berada di wilayah perdesaan, sehingga sangatlah perlu pemerintah meningkatkan anggaran untuk peningkatan jalan lingkungan dan jalan Gang.

“Selain peningkatan jalannya, juga harus dibarengi dengan penerangannya, kami akan membuat regulasi Penerangan Jalan Gang (PJG). Agar masyarakat yang selama ini membayar pajak PJU, bisa merasakan sampai penerangan sampai Gang,” tuturnya.

Pihaknya mengapresiasi kondisi jalan kabupaten, yang sudah mantap di 80 persen. Tetapi jangan menapikan jalan lingkungan sekaligus penerangannya, karena selama ini banyak aspirasi masyarakat yang diterima DPRD.

“Kami sebagai delegasi anggaran akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan anggaran untuk peningkatan jalan lingkungan, jalan gang dan untuk alokasi PJG pada musrenbang tahun 2019,” tutup dia

sumber : rus-jabar ekpres

Trending