Kabupaten Bandung — Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., berkesempatan menyampaikan sambutan mewakili para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memiliki makna strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi dasar penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih efektif dan terarah.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Apresiasi turut diberikan kepada pemerintah daerah, inspektorat, perangkat daerah, serta seluruh aparatur sipil negara yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan mendukung proses pemeriksaan yang dilaksanakan.
DPRD Kabupaten Bandung memandang bahwa sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui kerja sama yang berkesinambungan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang semakin akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
